ManadoPolitikSulawesi Utara

Kaukus Perempuan Politik Indonesia Siap ‘Action’ di Sulut

Manado, SulutEkspos.com – Dalam pandangan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), politik ialah jalan dedikasi dalam memperjuangkan tujuan kehidupan yang mulia, demi terciptanya masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

KPPI sebagai gerakan perempuan politik lintas parpol, diharapkan mampu memberi solusi atas persoalan kritis dan mendesak dalam bentuk rencana aksi nasional, regional, dan daerah.

“Tugas besar KPPI, antara lain mengawal proses demokrasi agar lebih berkualitas dan berkeadilan; melakukan advokasi kebijakan publik sebagai kekuatan pressure group terdepan; melakukan pendidikan politik; dan penguatan kapasitas bagi perempuan politik,” ujar Ketua DPD KPPI Sulut Ir Noviati MURP, Senin (14/02).

“KPPI juga harus menjadi pusat rujukan bagi upaya-upaya memperkuat hak-hak perempuan, khususnya dalam bidang politik,” tambahnya.

Ketua Badiklatda PDI Perjuangan Sulut ini menyampaikan, sejak didirikan pada 17 Agustus 2000, di KPPI telah berhimpun perempuan politik dari 15 parpol yang kini memiliki perwakilan di 32 provinsi di seluruh Indonesia.

Karenanya, Kaukus Perempuan Politik Indonesia adalah lambang perjuangan perempuan untuk ikut membangun bangsa.

“Kehadiran KPPI membuktikan bahwa perempuan itu bukan sekedar pelengkap tapi juga pejuang. Perempuan Indonesia harus maju dan hebat, serta tampil dengan kemampuan terbaiknya,” tegas Noviati di sela-sela pertemuan perdana KPPI Sulut (secara offline) di Republik Food Court Manado Town Square 3.

 

Pasca Pra Musda dan Musda pada 28 Agustus 2021, KPPI Sulut sudah beberapa kali menggelar pertemuan via online. Pertemuan tatap muka perdana yang dihadiri Sekretaris Sjerly Maria Lumi, Linda Wenas, Sjuriaty Monoarfa, Rosdia Mongai, Hartati Lihawa, Irmawati Adam, Rini, dan Adelina ini, menurut Noviati, adalah bentuk konsolidasi struktural organisasi, terutama membahas program kerja sebelum ‘action’ secara progresif di Bumi Nyiur Melambai.

“Adapun hasil pertemuan di antaranya: pengadaan seragam untuk pengurus; melaporkan kehadiran KPPI Sulut ke Kesbangpol; dan melakukan silaturahmi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulut untuk bersinergi membangun daerah,” pungkas Ahli Tata Ruang ini. (***)

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button