MANADO,SulutEkspos.com — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menyatakan dukungan penuh terhadap proses pembentukan regulasi yang konstitusional melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten kota.
Hal tersebut ditunjukkan melalui kehadiran langsung Bupati Boltim, Oskar Manoppo dalam rapat kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (17/7/2025), yang digelar secara tertutup di Wisma Negara Gubernuran, Bumi Beringin, Manado.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si., dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., Wakil Gubernur Dr. Victor J. Mailangkay, S.H., M.H., Penjabat Sekprov Sulut Tahlis Gallang, S.IP., M.M., unsur Forkopimda, serta para kepala daerah se-Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Oskar Manoppo menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam mendukung penyusunan regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi daerah. Ia menyampaikan bahwa pembahasan RUU ini menjadi landasan penting dalam memperkuat kedudukan kabupaten/kota secara legal formal sesuai konstitusi.
“Kami menyambut baik pembahasan RUU ini karena menjadi tonggak penting bagi penyelarasan tata pemerintahan daerah dengan amanat UUD 1945. Diperlukan kejelasan hukum agar daerah dapat menjalankan otonomi secara efektif dan berkelanjutan,” ungkap Oskar.
Sebagaimana diketahui, Komisi II DPR RI tengah membahas sepuluh RUU kabupaten/kota dari wilayah Sulawesi yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024–2025. Jika disahkan, regulasi ini akan menjadi kerangka hukum baru bagi keberadaan kabupaten/kota, yang hingga kini masih berlandaskan pada undang-undang lama.
Pemkab Boltim menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat demi terciptanya sistem pemerintahan yang taat asas, modern, dan sesuai kebutuhan zaman.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah kepala daerah, pejabat tinggi Provinsi Sulut, serta perwakilan DPRD dan instansi vertikal lainnya.
(Adi Bawenti)
