MANADO — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara kembali mengingatkan seluruh Partai Politik di wilayah tersebut agar tidak meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun (mahar politik) dalam proses pencalonan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
Bawaslu menegaskan bahwa Partai Politik dilarang memberikan rekomendasi dukungan kepada pasangan calon dengan menerima imbalan.
“Imbauan ini kami sampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Partai Politik, khususnya mereka yang telah mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hasil penetapan KPU Sulut,” kata Donny Rumagit, Pimpinan Bawaslu Sulut, Kamis (25/6/2024).
Donny menjelaskan bahwa larangan menerima mahar politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan revisi terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Aturan ini menyebutkan bahwa partai politik atau individu yang terbukti menerima mahar politik dapat dikenakan sanksi administratif.
“Sanksi tersebut, meliputi larangan mengajukan calon di daerah yang sama pada pemilihan berikutnya, pembatalan pasangan calon, dan denda sepuluh kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. “Selain sanksi administratif, ada juga ancaman sanksi pidana,” lanjut Donny.
Lebih lanjut disampaikannya, dalam Pasal 187B dan 187C, undang-undang tersebut mengatur bahwa anggota partai politik yang menerima mahar politik terancam hukuman pidana maksimal 72 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Sementara itu, pemberi imbalan terancam pidana maksimal 60 bulan dan denda hingga 1 miliar rupiah.
Donny, yang bertindak sebagai PIC (Person in Charge) Pengawasan Pencalonan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, mengimbau Partai Politik untuk mematuhi aturan ini. Ia juga mengingatkan para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur agar tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik.
“Kami mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat. Jika ditemukan indikasi adanya dugaan pemberian mahar politik dalam proses pencalonan, kami mengimbau masyarakat untuk segera melaporkannya kepada Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, atau Panwascam untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sulut,” ujar Donny.
(*/iq)
