KOTABUNAN, SulutEkspos.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU/-XXII/2024 terkait gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang mengubah ambang batas (threshold), langsung menggetarkan konstelasi termasuk di Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim)
Menurut salah satu pengamat politik, pria muda asal Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan, Boltim, Agung Lapadjawa, mengatakan pencalonan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah berdampak pada peta politik, dinamika, khusunya di Daerah Kabupaten Boltim.
keputusan baru MK ini memungkinkan peluang bagi beberapa partai politik untuk mengajukan kadernya sendiri tanpa berkoalisi untuk maju dalam kontetasi pilkada 2024.
“Saya melihat putusan ini, berpotensi memunculkan dua, tiga atau lebih pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Boltim 2024,” ujar Lapadjawa saat bersua dengan media SulutEkspos.com, Rabu (21/8/2024).
Karena dengan lewat keputusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan.
Agung berharap kepada para pimpinan partai politik agar dapat mengusung dan mendorong kader-kader terbaiknya.
“Saya berharap, bagi para pimpinan partai politik di Boltim mendorong bagi kader-kader terbaiknya untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati Boltim 2024. Dengan begitu masyarakat mempunyai banyak pilihan,” pungkasnya.
(Adi Bawenti)
