MANADO, SulutEkspos.com – Hingga 12 November 2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah menangani 136 dugaan pelanggaran pemilu jelang Pemilihan Pilkada Serentak 2024. Dalam konferensi pers di Command Centre Kantor Bawaslu Sulut, Rabu (13/11/2024) malam, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan pelanggaran tersebut.
“Dari total 136 kasus, 60 merupakan hasil temuan dari pengawasan aktif pengawas pemilu hingga tingkat ad-hoc, sementara 76 sisanya berasal dari laporan masyarakat,” ujar Ardiles.
Ia menjelaskan bahwa 109 kasus telah diselesaikan, 5 selesai dalam proses awal, 4 kasus masih dalam tahap penelusuran, dan 18 lainnya tidak diregistrasi.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Zulkifli Densi, menambahkan bahwa dari ratusan kasus tersebut, 8 di antaranya merupakan pelanggaran administrasi. Sementara itu, 47 kasus terkait pidana pemilu telah dilimpahkan ke penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
“Pelanggaran kode etik juga ditemukan, dengan 5 kasus melibatkan penyelenggara ad-hoc di tingkat kabupaten/kota, termasuk pelanggaran netralitas ASN, Polri, dan TNI,” kata Zulkifli. Kasus-kasus ini telah diserahkan ke instansi terkait seperti BKN untuk ASN dan institusi masing-masing untuk anggota TNI dan Polri.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Steffen Linu, menegaskan bahwa Bawaslu tidak gegabah dalam menangani dugaan pelanggaran.
“Setiap kasus yang masuk tidak langsung diproses sebagai temuan. Kami bekerja berdasarkan regulasi dan mekanisme yang berlaku, dengan mengutamakan data, bukan asumsi atau prediksi belaka,” tegas Linu.
Dengan pendekatan berbasis data, Bawaslu Sulut memastikan penanganan pelanggaran dilakukan secara profesional dan transparan demi menjaga integritas Pemilu 2024.
(Advetorial)
