TUTUYAN, SulutEkspos.com – Sorotan tajam mengarah pada proses rekrutmen tenaga kerja di PT Arafura Surya Alam (ASA), perusahaan tambang yang beroperasi di Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Penegasan ini mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Boltim yang digelar Senin (30/03/2026), di sela penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Anggota DPRD Boltim dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahman Salehe, secara tegas menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya warga di wilayah lingkar tambang, terkait kebijakan rekrutmen perusahaan tersebut.
Rahman mengungkapkan, keluhan masyarakat berawal dari standar persyaratan yang ditetapkan perusahaan, terutama terkait pengalaman kerja. Berdasarkan informasi yang diterimanya, PT ASA mensyaratkan pengalaman kerja minimal dua hingga lima tahun bagi calon tenaga kerja.
“Persyaratan ini menjadi kendala serius bagi masyarakat lokal yang sebagian besar belum memiliki pengalaman kerja formal, khususnya di sektor pertambangan,” ujar Rahman dalam forum tersebut.
Menurutnya, kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai peran pemerintah daerah dalam menjembatani kepentingan perusahaan dan warga lokal. Ia mempertanyakan apakah telah ada nota kesepahaman (MoU) yang mengatur mekanisme perekrutan tenaga kerja antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan.
“Masyarakat ingin tahu apakah ada kesepakatan yang mengatur perekrutan tenaga kerja, terutama bagi warga lingkar tambang,” katanya.
Rahman menegaskan, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi memicu masalah sosial. Ketimpangan dapat terjadi jika masyarakat sekitar tambang tidak mendapatkan akses kerja akibat persyaratan yang dinilai terlalu tinggi.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret, termasuk memfasilitasi kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga kerja lokal. Salah satu solusi yang diusulkan adalah membuka peluang bagi masyarakat tanpa pengalaman melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas.
“Pemerintah harus hadir memastikan investasi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Rahman juga menilai bahwa syarat pengalaman kerja yang tinggi justru menghambat pengembangan tenaga kerja lokal. Padahal, masyarakat lingkar tambang merupakan pihak yang paling dekat dan terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan.
“Sudah seharusnya perusahaan memberi ruang bagi masyarakat lokal agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut merasakan manfaat,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan guna menciptakan sistem rekrutmen yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan adanya perhatian dari DPRD Boltim, masyarakat berharap ke depan akan lahir kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga kerja lokal, sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
(Adi Bawenti)
