MANADO – Dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 tahun, Cipayung Plus Sulawesi Utara menggelar Refleksi Hari Kemerdekaan dengan mengangkat tema “Quo Vadis Sulawesi Utara” pada hari kamis, 19 agustus 2021 bertempat di One Up Coffee Marina Plaza Kota Manado.
Diskusi ini dihadiri langsung oleh Ketua DPD GMNI Sulut Vrenky Muluwere, Ketua Komda PMKRI Sulut Stefanus Goni, Ketua Wilayah LMND Sulut Alvian Tempobungka, Ketua DPD IMM Sulut Kurniawan Lawendatu, Korwil X GMKI Sulut-Go Grandy Tangkuman, Ketua PW KAMMI Sulut Samsul Lasehi, Ketua PD KMHDI Sulut I Gede Narasima dan Ketua PMII Cabang Manado Arya Djafar.
Berbagai persoalan di Sulawesi Utara kata Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulut Kurniawan Lawendatu, menjadi fokus dalam diskusi. Seperti persoalan tambang yang ada di Nusa Utara, penanganan Covid Masih belum teratasi dan banyak lagi kasus lainya.
“Tentu hal ini menjadi diskursus bagi kami kelompok Cipayung Plus apa lagi persoalan hari ini terkait konsentrasi kekuasaan di SULUT yang kian terus memicu tumbuhnya oligarki lebih besar lagi di tampuk para pemimpin,” ungkap Lawendatu sambil membeberkan beberapa persoalan berikut kepada redaksi media ini dengan tajuk “Rakyat Sengsara, Pemerintah Absurd, Sulut Hebat”
1. Tambang Mas Nusa Utara yang harus secepatnya di tindaki oleh pemerintah Sulut.
Lebih dari separuh pulau Sangihe dijadikan wilayah tambang emas lewat perusahaan PT TMS yang izin oprasi produksinya diberikan oleh kementrian ESDM. Sekitaran 42 ribu hektar hingga tahun 2054. Yang padahal luas pulaunya hanya 73.000 hektar. Dengan mencaplok 6 kecamatan 80 desa yang telah tertuang dalam surat keputusan ESDM No.163 K/MB.04/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021. Hal ini jelas di luar akal sehat dan melanggar aturan serta mengambil hak merdeka-nya sebagian besar rakyat Indonesia di kepulauan Sangihe hari ini.
Menurut UU no.1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah dan pesisir dan pulau-pulau kecil, maka pulau ini termasuk dalam kategori pulau kecil yang tidak bisa di tambang. Yang paling mengagetkan juga saat sosialisasi tambang ini dilaksanakan, perusahaan telah mematok harga tanah masyarakat sebesar Rp 5.000 per meter.
Dan selain mengancam kelestarian Ekosistem serta lingkungan, Sangihe sejatinya adalah daerah yang rawan terdampak bencana. Maka dampak yang pastinya akan terjadi ketika PT Tambang Mas ini beroprasi–sejatinya akan juga menggerus ruang hidup; tempat tinggal dan pemukiman, pencarian dan pendapatan masyarakat selama ini.
Dari sini bisa kita lihat kinerja pemerintah Sulawesi Utara, yang dari mereka; ruang kemerdekaan yang katanya dijamin oleh Hukum, telah diperalat untuk merenggut kemerdekaan dan membuat hukum saling menggugat dan membatalakan, susuai kepentingan merek. “Maka jangan salahkan kami, jika perjuangan lewat eksponen jalanan akan segera di Galang jika tak ada tindakan solusi dalam masalah ini,” kata moderator saat memimpin jalannya diskusi.
2.) “kemerdekaan dan ketiadaan perhatian pemerintah, dalam menangani Covid-19 dan masalah lainnya di Sulawesi utara”
76 tahun sudah negeri ini merdeka dari penjajahan Belanda. Secara historis kemerdekaan dari penjajah kolonial tidaklah mudah untuk didapat, butuh perjuangan berlumurkan darah dan butuh pengorbanan yang memakan ribuan bahkan berjuta-juta nyawa untuk sampai pada hari ini.
Setiap tahun, pada tanggal 17 Agustus merupakan hari istimewa bagi rakyat Indonesia; dalam monumen perayaan kemerdekaan. Tentunya banyak harapan yang selalu di langitkan oleh rakyat Indonesia. Dari sini kita bisa lihat bahwa rakyat Indonesia mulai cerdas memilih untuk berharap kepada Tuhan ketimbang berharap kepada mereka yang memangku kekuasaan di negeri ini.
Pada momentum 76 tahun ini kita perlu untuk merefleksikan kemerdekaan lebih jauh, sebagai langka awal untuk mengkritisi kinerja pemerintah yang belum juga selesai dalam mengentaskan ketimpangan–baik dari segi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Terlebih, pada pada tantangan terbesar di negeri ini yakni pandemi COVID-19 yang sedianya mereka segera mengambil alih dan memimpin langsung penanganan COVID-19 serta melakukan reformasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan melibatkan pakar dan ahli sesuai dengan bidangnya, bukan memberikan porsi yang besar kepada politisi dan pembisnis yang Sangat rentan konflik kepentingan.
Sedangkan rakyat meginginkan udara segar dalam momentum hari kemerdekaan, namun pemerintah dengan segala bentuk kekuatan dan kekuasaannya melakukan sebuah tindakan yang begitu sangat mengecewakan bagi masyarakat. Mulai dari pergeseran undang-undang Ciptakerja, pelemahan lembaga pemberantasan korupsi (KPK) yang secara keseluruhannya, telah menuai kritikan dari masyarakat, dan yang paling menyedihkan adalah bagaimana pemerintah lewat kebijakannya dalam melakukan penanganan, pencegahan, dan pemutusan mata rantai Covid-19 terkesan lambat dan tidak jelas, belum lagi bagaimana dana Bansos yang seharusnya di berikan ke rakyat dan menjadi haknya, Malah di korupsi.
Lebih menyedihkan lagi saat dikeluarkannya kebijakan PPKM ber-level-level, namun tidak dibarengi dengan kenyataan hidup masyarakat–yang justru seharusnya pemerintah dapat secepatnya memberikan solusi agar rakyat terbebas dari krisis pandemi ini. Tapi sebaliknya kita di suruh berdiam di rumah, di larang untuk bekerja dan bahkan di PHK. Namun pemerintah seolah-olah menutup mata akan apa yang terjadi pada masyarakatnya.
Sampai hari ini kita belum mendapatkan secercah harapan kapan pandemi ini akan segera berakhir. Tapi yang pastinya hal ini harus menjadi pusat perhatian dan harus sesegera mungkin di prioritaskan oleh pemerintahan Sulawesi-Utara, agar secepatnya terselesaikan. Bukan malah memprioritaskan sugudang regulasi yang mengatasnamakan kesejahteraan sosial dan perekonomian, namun membiarkan rakyat hidup dalam segala ketidakmungkinan yang mereka hadapi.
(*)
